Kendari, 27 Agustus 2022

Bismillahirrohmannirrohim,

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan;
1.Gubernur Sulawesi Tenggara atau yang mewakili
2.Rektor Universitas Halu Oleo Kendari, Profesor Doktor Muhammad Zamrun
3.Ketua Umum APP-KPPMI, Doktor Ir. Sapja Anantanyu
4.Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Profesor Doktor Ir. R. Marzuki Iswandi
5.Para Pemateri Konferensi APP-KPPMI
6.Bapak Ibu hadirin peserta konferensi

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.

Saya sampaikan terima kasih kepada Asosiasi Program Studi Penyuluhan-Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam Konferensi yang diselenggarakan hari ini di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari.

Saya memohon maaf, tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan hadirin, dikarenakan saya harus berada di Medan, Sumatera Utara untuk agenda yang sudah terjadwal sebelumnya.

Bapak Ibu peserta Konferensi yang saya hormati,
Saya telah membaca TOR yang disampaikan panitia kepada saya. Dan saya sependapat, bahwa ancaman ketersediaan pangan dunia harus menjadi perhatian semua negara. Khususnya negara dengan jumlah penduduk yang besar.

Isu tentang ketahanan dan kedaulatan pangan memang menjadi isu penting, selain energi hijau dan pemanasan global serta lingkungan. Karena pangan bisa menjadi pemicu perang dan ketegangan kawasan di masa mendatang.

Apalagi krisis pangan dunia diperkirakan terjadi menjelang tahun 2050 mendatang. Dimana pada saat itu, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia.

Bahkan Badan Pangan Dunia (F.A.O.) meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut, sebagai konsekuensi agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan.

Karena itu, saya katakan bahwa Anda semua, para penyuluh pertanian adalah garda terdepan untuk memastikan agar program ketahanan pangan di Indonesia berhasil. Karena Anda semua adalah inter-lekutor komunikasi pembangunan. Untuk memastikan terjadi sinkronisasi antara program pemerintah dengan praktek dan kebutuhan di lapangan.

Karena terus terang saja, sebagai Ketua DPD RI, selama saya keliling Indonesia, saya banyak menemukan persoalan di lapangan yang tidak singkron, antara kebijakan dan program dari pemerintah pusat dengan kebutuhan di lapangan.

Hal tersebut terus terang membuat saya bertanya-tanya tentang bagaimana pola komunikasi dan informasi antara pusat dan daerah. Antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan. Karena saya pernah melihat sendiri, beberapa traktor pertanian bantuan pemerintah pusat tidak digunakan secara maksimal karena tidak sesuai dengan akses ke lahan yang sempit yang berada di lereng bukit dan kendala lain. Hal semacam ini juga terjadi di peralatan-peralatan bantuan lain.

Begitu pula dengan program inovasi pertanian. Inovasi bibit baru. Perubahan pola tanam. Perubahan skema pemberian pupuk dan lain-lain. Seringkali terjadi kendala di lapangan. Di sinilah peran strategis dan penting para penyuluh dan komunikator pembangunan, khususnya di sektor pertanian.

Apalagi jika kita bicara lebih luas lagi di sektor ketahanan pangan. Yang tidak hanya pertanian. Tetapi juga peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan.

Jadi sudah sangat tepat bila Tema Konferensi kali ini menyoal pentingnya Penguatan Kebijakan dan Penguatan Anggaran bagi program penyuluh pertanian. Karena memang peran Anda sekalian bukan peran kecil. Tetapi sangat strategis, sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan pangan.

Saya sebagai Ketua DPD RI akan meminta Komite II dan Komite IV di DPD RI untuk menyuarakan hal ini kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. Karena kami di DPD RI bukan pembentuk Undang-Undang APBN, sehingga kami hanya bisa menyampaikan aspirasi sesuai tema Konferensi hari ini.

Bapak Ibu Peserta Konferensi yang saya hormati,
Saya ingin berbicara lebih fundamental tentang membangun ketahanan pangan. Karena bagi saya, sudah seharusnya Indonesia dengan keunggulan komparatif sumber daya alam penunjang pangan, bisa menjadi Lumbung Pangan Dunia. Baik melalui kesuburan tanahnya, iklimnya, hutannya, lautnya dan panjang garis pantainya.

Tetapi tentu kita tidak bisa membangun ketahanan pangan atau kedaulatan pangan dengan komponen utama yang kita tidak berdaulat atas hal itu. Yaitu komponen penunjang pembangunan ketahanan pangan yang masih harus kita impor. Ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin membangun suatu kedaulatan dengan komponen yang kita tidak berdaulat.

Bagaimana kita akan berdaulat jika kita harus impor bahan baku pupuk? Bagaimana kita akan berdaulat jika kita harus impor bahan baku pestisida? Bagaimana kita akan berdaulat jika kita harus impor vaksin dan obat penunjang untuk ternak? Bagaimana kita akan berdaulat jika kita harus impor saprodi lainnya?

Ini tidak boleh terjadi. Karena ini kesalahan berpikir dalam membangun kedaulatan. Dan hal ini akan membelenggu kita dalam jangka panjang.

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida serta obat-obatan kimia lainnya dalam proses produksi pertanian, selain merusak lingkungan, dampak pestisida dan pupuk kimia yang larut ke dalam tanah dan larut terbawa air ke muara hingga laut, dalam jangka panjang juga memperburuk kualitas tanah dan terumbu karang serta pencemaran pesisir pantai. Dan jelas berdampak terhadap sektor perikanan kita. Sehingga ikan semakin menjauh dari zona tangkapan nelayan kecil.

Dampak multi dimensi ini dalam jangka panjang membuat bangsa ini tergantung kepada impor beberapa komoditas pangan. Inilah yang menguntungkan para pemburu rente dari impor. Sehingga kondisi ini berlarut hingga hari ini.

Ini harus menjadi pemikiran serius bangsa ini. Kita harus mengakhiri rezim impor. Terutama komponen impor dalam proses produksi pertanian kita sendiri. Karena konsepsi dari nilai-nilai luhur yang terdapat di Pancasila, yang merupakan rumusan para pendiri bangsa, sebenarnya sudah cukup jelas. Yaitu kita menanam apa yang bisa tumbuh di sini. Dan kita memakan apa yang tumbuh di sini.

Jadi sudah waktunya Indonesia mempercepat revolusi Bio-Teknologi dengan orientasi yang sangat terukur. Negara harus mengarahkan program rekayasa genetika dengan pendekatan bio-teknologi dengan empat target, yaitu; hasil yang bisa dikembangkan, tahan terhadap perubahan iklim, aman dikonsumsi, dan berdampak positif terhadap lingkungan.

Karena secara empirik, beberapa negara sudah memanfaatkan jutaan hektar lahan untuk menerapkan bio-teknologi agricultural.

Amerika Serikat memiliki luas tanaman berbasis bio-teknologi terbesar di dunia yaitu 75 juta hektar untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Sementara Brazil menggunakan untuk tanaman kedelai dengan luas lebih dari 50 juta hektar. Begitu juga Argentina memiliki tanaman berbasis bio-teknologi seluas 23 juta hektar. Sedangkan di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis bio-teknologi seluas 11,4 juta hektar.

Artinya, negara-negara di dunia sudah menempuh Peta Jalan ini sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan. Karena memang secara teori, bio-teknologi mampu menjadi jawaban atas perubahan iklim global, krisis air, sekaligus jurus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bio-teknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau.

Revolusi dari pertanian konvensional dengan pupuk kimia menjadi pertanian bio-teknologi tanpa pupuk kimia tentu sangat membutuhkan para penyuluh pertanian. Apalagi jika sistem pengelolaan lahan-lahan tersebut sudah menggunakan teknologi informasi.

Karena terus terang, ancaman terhadap ketahanan pangan kita masih nyata ada di depan mata. Dimana alih fungsi lahan pertanian per tahun mencapai 90 ribu hektar. Sementara dari 33,4 total jumlah petani di Indonesia, termasuk petani padi, hanya 8 persen yang berusia muda antara 20 hingga 39 tahun.

Sedangkan impor pupuk masih tercatat 360 ribu ton di tahun 2020. Dan impor beras jenis tertentu, untuk kebutuhan restoran dan hotel, tercatat 407 ribu ton di tahun 2021. Apalagi dari hasil panen tahun 2021 dimana tercatat 10,41 juta hektar lahan panen, ternyata mengalami penurunan 2,3 persen dari tahun sebelumnya.

Ini artinya sama sekali belum aman. Sehingga penghargaan dari Institut Peneliti Padi Internasional yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo menurut saya tidak boleh membuat kita lengah. Karena dari data dan angka serta kedaulatan pangan yang ada, kita masih jauh dari membanggakan.

Bapak Ibu dan Peserta Konferensi yang saya hormati,
Seperti saya sebut tadi di atas, bahwa ke depan, revolusi ketahanan pangan adalah semua variable untuk memastikan ketahanan pangan tersebut ada di dalam negeri. Bahan bakunya ada di sini. Dan bisa kita produksi sendiri.

Artinya jelas kita tidak boleh lagi menggunakan pupuk kimia yang unsur komponennya masih harus kita impor. Kita harus memiliki industri farmasi dan vaksin sendiri. Sebab, jika tidak, itu namanya kita salah berpikir. Karena membangun sebuah kedaulatan, ternyata kita tidak berdaulat atas apa yang mau kita bangun.

Karena Indonesia masa depan harus menjadi harapan hidup penduduk dunia. Karena Indonesia akan menyediakan oksigen melalui kekayaan hutan dan menjadi lumbung pangan dunia melalui kesuburan dan keunggulan komparatif alamnya.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu Peserta Konferensi, saya ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua DPD RI

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti