Jumat, September 30, 2022

Keynote Speech Ketua DPD RI Seminar Nasional ‘Generasi Milenial, Sukseskan Pemilu 2024’ Kelompok Studi Literasi Indonesia

 185 total views

Selasa, 20 September 2022

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan;
1. Ketua Kelompok Studi Literasi Indonesia Palangkaraya, Saudara Riko Rahman
2. Kapolda Kalimantan Tengah atau yang mewakili
3. Ketua KPU Kalimantan Tengah atau yang mewakili
4. Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah atau yang mewakili
5. Para Narasumber Seminar dari Akademisi Perguruan Tinggi
6. Para Mahasiswa dan Pegiat Kelompok Studi Literasi se Kalimantan Tengah

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.

Saya sampaikan terima kasih kepada Kelompok Studi Literasi Indonesia, Palangkaraya, yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Generasi Milenial, Sukseskan Pemilu 2024’, yang diselenggarakan hari ini.

Saya memohon maaf, tidak dapat hadir di tengah-tengah Anda semua, dikarenakan saya harus berada di Jakarta untuk agenda yang sudah terjadwal sebelumnya.

Para Pegiat Studi Literasi dan Bapak Ibu yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang indikator sukses pemilu, yang secara teori tentu bisa kita dapatkan dengan membuka berbagai literatur yang ada. Apalagi dalam Seminar Nasional ini dijadwalkan hadir sebagai pemateri dari KPU dan Bawaslu.

Saya justru tertarik untuk berbicara yang lebih fundamental. Karena yang hadir di sini adalah para pegiat studi literasi. Artinya, Anda semua adalah aktivis diskusi dan penggemar studi literasi. Tentu banyak bahan bacaan yang Anda baca dan ikuti. Termasuk di antaranya tentang Pemilu.

Salah satunya pasti Anda pernah membaca dan mendengar tentang istilah Presidential Threshold. Atau ambang batas pencalonan Presiden di Indonesia.

Seperti kita ketahui presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut mewajibkan partai politik yang dapat mengajukan pasangan Capres dan Cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR RI, atau 25 persen suara sah nasional. Dan diharuskan menggunakan basis suara yang diperoleh dari Pemilu 5 tahun sebelumnya.

Sehingga dalam Pilpres tahun 2024 nanti, basis suara yang digunakan adalah hasil Pileg tahun 2019. Artinya partai politik baru peserta pemilu tidak bisa mengajukan capres dan cawapres. Dan partai politik yang di tahun 2019 tidak memiliki kursi 20 persen di DPR, dipaksa harus bergabung dengan partai politik lain, untuk mencukupi suara.

Akibatnya, pasangan capres dan cawapres yang akan dimunculkan untuk dipilih rakyat menjadi sangat terbatas. Bahkan dari dua kali pilpres di tahun 2014 dan 2019, negara besar ini hanya mampu menghasilkan dua pasang calon.

Hampir semua akademisi atau pakar tata negara sudah membahas dan mengupas tuntas tentang pasal tersebut. Dengan kesimpulan bahwa pasal tersebut selain merugikan bangsa ini, juga tidak derivative dari Pasal 6A Konstitusi kita. Karena memang Konstitusi kita sama sekali tidak mengatur ambang batas pencalonan.

Dan karena pasal ini memaksa Koalisi yang besar, di sinilah terjadi proses pertemuan antara Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendisain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang kita sebut sebagai Pilpres.

Oligarki Ekonomi akan menawarkan untuk membiayai semua proses itu. Mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres.

Sehingga jangan heran bila janji-janji manis kampanye untuk mewujudkan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan oleh kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena ada peran Oligarki Ekonomi yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu. Dan Oligarki Ekonomi akan menuntut balas agar kebijakan dan kekuasaan harus berpihak kepada kepentingan mereka.

Maka, siapapun calon presiden 2024 nanti, selama Oligarki Ekonomi ikut mendisain dan membiayai, maka janji-janji manis Capres itu tidak akan pernah terwujud.

Sehingga bila disimpulkan dengan kalimat yang sederhana; oligarki ekonomi dan oligarki politik yang menyatu dan mendisain pemimpin nasional, akan menyandera kekuasaan untuk berpihak kepada kepentingan mereka. Sehingga, oligarki ekonomi semakin membesar dan rakus menguras kekayaan negeri ini. Akibat kerakusan tersebut, menimbulkan kemiskinan struktural yang dipicu oleh ketidakadilan yang melampaui batas.

Jadi menurut saya, persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini adalah: Adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka.

Dan peluang ini dipayungi dan dibuka oleh Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehingga Anda semua pasti mengetahui, bahwa Pasal tersebut telah digugat untuk dilakukan Judicial Review puluhan kali ke Mahkamah Konstitusi, tetapi semua gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Para Pegiat Studi Literasi dan Bapak Ibu yang saya hormati,
Oleh karena itu saya tidak heran, bila hari Minggu kemarin, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Demokrasi di Indonesia sedang tidak keadaan baik. Ini memang fakta. Apalagi beberapa studi telah menyampaikan bahwa peringkat iklim kehidupan demokrasi Indonesia di dunia juga mengalami penurunan.

Menkopolhukam mengatakan bahwa Demokrasi di Indonesia, khususnya Pemilihan Kepala Daerah langsung, dan tentu juga terhadap Pemilihan Presiden langsung, menjadi sangat mahal. Dan hanya menghasilkan pemimpin yang tersandera oleh cukong atau bandar yang membiayai.

Itulah yang sering saya sampaikan, mengapa kita harus menjiplak copy paste sistem demokrasi presidensial murni yang diterapkan di negara-negara barat? Padahal Indonesia sudah memiliki Demokrasi Pancasila, yang sangat sesuai dengan watak dasar negara yang super majemuk ini.

Sebenarnya tinggal kita sempurnakan saja Demokrasi Pancasila tersebut. Sehingga tidak terjadi lagi praktek penyimpangan seperti yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru.

Tetapi apa yang terjadi saat Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam, bukan penyempurnaan yang kita lakukan, tetapi penggantian Sistem Demokrasi Pancasila menjadi Sistem Demokrasi Liberal. Sehingga kita telah mengubah hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal di Undang-Undang Dasar kita.

Inilah hasilnya. Negara yang jarak bentang dari Sabang sampai Merauke sama dengan jarak dari London sampai Khazaktan, dan jarak bentang dari Pulau Rote sampai Miangas sama dengan jarak dari Moskow ke Kairo dipaksa meniru negara-negara barat untuk menerapkan demokrasi liberal.

Sehingga sejak Amandemen tahun 1999 hingga 2002 arah perjalanan bangsa ini tidak lagi ditentukan oleh Lembaga Tertinggi Negara lagi. Karena MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara, di mana di dalamnya mewadahi semua elemen bangsa, dari Partai Politik, Utusan Daerah dan Utusan Golongan-Golongan, telah dihapus sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Sehingga sudah tidak ada lagi Sila Keempat dari Pancasila, yaitu; Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Itulah mengapa hasil penelitian akademik yang dilakukan Pusat Studi Pancasila UGM di Yogyakarta, oleh Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Efendi, menyebut bahwa isi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar hasil Amandemen itu sudah tidak lagi menjabarkan Ideologi Pancasila, tetapi justru menjabarkan Ideologi Liberalis dan Individualis. Sehingga tidak heran bila kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat dalam 20 tahun terakhir ini.

Jadi, sebenarnya, demi apakah kita tinggalkan pemikiran luhur para pendiri bangsa dan kita benamkan Pancasila dengan mengganti sistem Demokrasi Pancasila.

Saya berharap Kelompok Studi Literasi Indonesia dapat terus memperkaya pemahaman melalui bacaan-bacaan sejarah. Kita harus membuka dan membaca kembali pemikiran luhur para pendiri bangsa ini.

Saya juga berharap Anda semua dapat mengunjungi website pribadi saya di alamat LaNyalla Center dot id. Saya ulangi, LaNyalla Center dot id. Karena dalam website tersebut terdapat tulisan tentang Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua DPD RI

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

 

Foto Terkait

Berita Foto Terkait

Video Terkait

Siaran Pers Terkait

Pidato Terkait