LaNyalla Diberi Gelar Kehormatan Abang Betawi

Sebagai Lembaga Tinggi Negara yang mewakili daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki komitmen yang jelas terhadap kepentingan seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat serta kerajaan dan kesultanan Nusantara.

Saat ini DPD RI tengah fokus menawarkan Poposal Kenegaraan untuk melakukan kaji ulang Konstitusi hasil Reformasi. Salah satu klausulnya adalah mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

Kaji ulang Konstitusi itu dimaksudkan untuk memberikan tempat kembali kpd Utusan-Utusan dari unsur masyarakat adat dan pewaris kerajaan serta kesultanan Nusantara untuk duduk di MPR RI. Sehingga mereka dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui penyusunan GBHN.

Nantinya, Utusan-Utusan dari elemen masyarakat tersebut harus benar-benar diutus dari bawah oleh komunitasnya, bukan dipilih melalui Pemilu, bukan pula ditunjuk oleh Presiden. Sehingga yang diutus adalah tokoh-tokoh terbaik, yang layak disebut sebagai Para Hikmat Kebijaksanaan, alias tokoh-tokoh yang memang memiliki keluhuran budi pekerti.

Selain mendorong bangsa ini membangun konsensus untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli utk selanjutnya disempurnakan dgn teknik adendum, DPD RI juga telah mengajukan beberapa RUU yang terkait dengan Adat dan Kerajaan Nusantara.

Baik yang murni dari inisiatif DPD RI, maupun yang diajukan sebagai inisiatif bersama dengan DPR RI. Di antaranya RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara dan RUU tentang Bahasa Daerah. DPD RI juga terus mendorong RUU tentang Masyarakat Adat yang diajukan DPR RI dan sudah 14 tahun sejak dirancang, namun masih juga belum disahkan menjadi Undang-Undang.

Saya berharap dengan lahirnya semua Undang-Undang tersebut, Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, sebagai induk ormas ke-Betawian, serta elemen masyarakat adat lainnya memiliki payung hukum yg lebih kuat dalam bertugas utk menjaga, melestarikan serta mengembangkan budaya dan nilai kearifan lokal Jakarta.

Hal tersebut saya sampaikan di hadapan Dewan Adat Badan Musyawarah Betawi pada acara pembukaan Rapat Kerja I dan Anugerah Gelar Kehormatan Abang Mpok Betawi.