Jumat, Desember 9, 2022

Materi Ketua DPD RI Munas HIPMI XVII Forum Bisnis Sesi I “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global”

 244 total views

Solo, 21 November 2022

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.

Saya sampaikan terima kasih kepada BPP HIPMI, yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara Forum Bisnis yang diselenggarakan hari ini.

Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kader-kader HIPMI. Ini seperti nostalgia bagi saya, karena HIPMI adalah salah satu rumah tempat saya dididik, dibina, didisiplinkan, dan dibukakan jalan untuk meraih mimpi-mimpi besar sebagai seorang pengusaha.

Hadirin dan Pengurus HIPMI yang saya banggakan,
Hari ini kita berbicara tentang Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global.

Ada tiga jurus klasik dalam menghadapi resesi yang dilakukan setiap negara. Yang pertama adalah menentukan dengan cermat apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Artinya harus ada garis demarkasi yang tegas, antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan harus ditunda. Dengan memprioritaskan kebutuhan.

Yang kedua, adalah mengutamakan kepentingan nasional atau national interest sebagai prioritas kebijakan. Caranya adalah dengan memperkuat keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing negara dengan memperkuat kedaulatan sektor pendukungnya.

Karena memang kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi adalah di atas segala-galanya. Itulah mengapa dalam norma hukum internasional, kedaulatan negara, termasuk dalam konteks ekonomi, dapat dijalankan secara bebas sesuai kepentingan negara tersebut, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain.

Meskipun negara-negara barat yang mengusung ide globalisasi melalui kebebasan pasar, faktanya juga melakukan embargo dan proteksi atas komoditas tertentu. Itu artinya national interest di atas segalanya.

Yang ketiga, mengubah paradigma sistem ekonomi dengan kembali ke konsepsi dasar Sistem Ekonomi Pancasila, dimana pada hakikatnya, negara berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.

Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama. Koperasi atau usaha rakyat. Lalu perusahaan negara. Kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing.

Dengan posisi pembagian yang tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama.

Sehingga terjadi proses usaha bersama. Atau yang sering saya sebut sebagai Public, Privat, People, Partnership atau 4 P. Yaitu keterlibatan yang jelas antara negara, swasta dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita.

Konsep inilah yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.

Karena setelah Amandemen tersebut, Pasal 33 ditambah menjadi 5 ayat, dari sebelumnya 3 ayat. Dimana Naskah Penjelasannya dihapus total. Sehingga perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia, perlahan tapi pasti, menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik.

Sehingga mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Sehingga semakin memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing.

Dan negara hanya menjadi “host” untuk menawarkan kepada kepada siapapun investor yang akan membangun di Indonesia. Dengan segala macam bonus yang diberikan. Mulai keringanan pajak, hingga HGB yang bisa diperpanjang sampai 160 tahun.

Negara hanya menjadi pemberi Ijin Konsesi atas Tambang Mineral dan Batubara. Negara hanya menjadi pemberi Ijin atas penggunaan Hutan untuk lahan Sawit. Negara hanya menjadi pemberi Ijin atas investasi Smelter Nikel milik Tiongkok. Negara hanya mendapat royalty dan pajak ekspor dari Kekayaan Alam Indonesia yang dikuras oleh Oligarki Ekonomi, yang berkolaborasi dengan Asing. 

Itulah mengapa APBN Indonesia selalu minus. Sehingga harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi. Sehingga tahun ini kita harus membayar bunga utang saja sebesar Rp. 400 trilyun.

Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp. 700 trilyun. 

Dan ketika APBN minus, yang seharusnya menjadi kewajiban negara disebut sebagai Subsidi. Sehingga dapat dicabut dengan alasan beban APBN yang tidak mampu lagi membiayai.

Hadirin dan Pengurus HIPMI yang saya banggakan,
Saya tidak akan membahas angka-angka pertumbuhan ekonomi, PDB, atau rasio utang dan lain-lain. Karena angka-angka itu tidak saya temukan di lapangan. Sebagai Ketua DPD RI yang mewakili daerah, saya sudah keliling ke lebih dari 300 Kabupaten Kota di Indonesia.

Yang saya temukan hampir seragam. Yaitu; ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan.

Karena itulah saya selalu berbicara tentang Peta Jalan untuk kita kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Dengan cara membaca dan menerapkan kembali rumusan yang digagas para pendiri bangsa Indonesia.

Dan saya berharap, HIPMI, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita.

Karena kewajiban kita sebagai kalangan terdidik, salah satunya adalah untuk menawarkan gagasan atas hal-hal yang tidak tepat untuk bangsa ini. 

Dan untuk menawarkan gagasan yang tepat, kita wajib memahami taksonomi persoalan secara mendalam. Dengan perenungan yang luhur. Untuk tujuan kemaslahatan bangsa Indonesia.  

Sehingga, kita juga tidak wajib mengikuti dan membebek kepada konsepsi ekonomi Kapitalis Global yang menjadikan Pertumbuhan Ekonomi sebagai satu-satunya ukuran pembenar, hanya karena kita mengejar tingkat tax rasio. Sehingga kita memberi ruang yang sangat besar kepada Asing untuk menguras Sumber Daya Alam kita.

Padahal di satu sisi, sudah seharusnya kita mengejar pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan keunggulan komparatif yang diberikan oleh Allah SWT melalui kekayaan alam yang kita punya, yang mutlak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh Kapitalisme Global yang telah menjadi satu badan dengan Oligarki Ekonomi di negeri ini melalui saham-saham mereka di lantai bursa yang telah menembus lintas batas negara.

Karena kemiskinan di suatu negara, bukan karena negara itu adalah negara berkembang, tetapi karena negara tersebut terlalu di-eksploitasi oleh Oligarki rakus yang bersinergi dengan Kapitalisme Global.

Maka mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita. Bahwa kita harus berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa ini. Kita harus kembali kepada kesadaran utuh kita sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan.

Bukan sebaliknya, menjadi negara yang dengan bangga menyiapkan karpet merah kepada Oligarki Ekonomi serta investor Asing dan Aseng untuk menjadi V.O.C. dengan wajah baru, yang menguras kekayaan alam bangsa ini.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga para kader HIPMI tetap memiliki semangat nasionalisme, patriotisme dan merah putih di dada kalian semua.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

Ketua DPD RI
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Foto Terkait

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (HIPMI) XVI di Solo
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (HIPMI) XVI di Solo
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Menjadi Narasumber Dalam Forum Bisnis Sesi I, Munas HIPMI XVII

Berita Foto Terkait

Video Terkait

Pidato Terkait