Senin, 12 September 2022

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.

Saya sampaikan terima kasih kepada Yayasan Ponpes Mamba’ul Falah Bandung Barat, yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara Liwetan Gawagis dan Ulama Muda Pesantren yang diselenggarakan hari ini.

Para Gawagis dan hadirin yang saya hormati,
Hari ini saya akan berbicara tentang tema kebangsaan dan kenegaraan. Namun karena saya berbicara di pondok pesantren dan di hadapan para Gawagis, saya akan mencoba mengawali masuk dalam konteks keagamaan Islam.

Dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan, bahwa saya harus meletakkan diri dalam posisi sebagai negarawan. Bukan politisi. Karena seorang negarawan selalu berfikir tentang next generation, atau nasib generasi setelah kita. Sedangkan politisi selalu berfikir tentang next election. Atau pemilu ke depan.

Mengapa saya selalu menekankan pentingnya kita berbicara tentang next generation? Karena ini perintah Allah SWT. Karena memang Islam mengatur semuanya. Termasuk mengatur bagaimana kita sebagai masyarakat bernegara untuk menyiapkan generasi mendatang.

Islam menganjurkan kita agar tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Karena itu, sejumlah Ulama telah membedah, apa sebenarnya generasi yang lemah itu.

Setidaknya ada empat hal yang harus menjadi perhatian umat, terkait generasi mendatang.

Pertama, jangan meninggalkan generasi yang lemah akidah. Karena pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Dimana Anda akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat dan merata di dunia.

Kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Karena hukum materialisme akan semakin menguat. Sehingga ibadah kita dianggap menghambat proses materialisasi, atau pengejaran keuntungan dunia. Karena bagi mereka time is money.

Ketiga, jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu pengetahuan. Karena pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan.

Dan keempat, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan sesungguhnya dekat dengan kekufuran.

Nah, perintah agama ini sangat jelas. Tetapi hari ini kita sebagai bangsa dihadapkan kepada situasi dimana kita sebagai umat Islam, umat terbanyak, penduduk mayoritas, justru berada dalam lingkaran kemiskinan.

Karena kemiskinan, kita menjadi tertinggal dalam kualitas pendidikan. Menjadi terbatas dalam mengakses kesehatan. Menjadi terbelakang dalam penguasaan teknologi dan sains. Akibatnya kita menjadi tidak kompetitif. Tidak menjadi epicentrum. Tetapi menjadi marginal atau terpinggirkan. Dan umat Islam menjadi mayoritas penerima B.L.T. Menjadi mayoritas penerima Bansos.

Artinya apa? Artinya ada yang salah dalam pengelolaan negara ini. Padahal kontribusi umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Sangat besar dan tercatat dalam sejarah. Bahkan saya katakan, umat Islam sejatinya adalah pemegang saham terbesar di republik ini.

Begitu pula para pendiri bangsa kita. Ada nama-nama ulama besar di dalamnya. Bahkan mereka juga yang terlibat aktif dalam perumusan Norma Hukum Tertinggi negara ini, yaitu Pancasila.

Mereka juga terlibat aktif di dalam BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hingga Menyusun Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya, yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi negara ini.

Sebut saja Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, KH Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lain.

Bahkan dalam peristiwa mempertahankan Kemerdekaan, sejarah Indonesia tidak terlepas dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar PBNU, Hadratus Syeikh Kiai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya pada 22 Oktober 1945, sehingga meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai hari Pahlawan di Kota Surabaya.

Sehingga dapat disimpulkan, hampir semua aktor-aktor peristiwa pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah mayoritas beragama Islam. Tentu tanpa mengurangi peran besar dari tokoh-tokoh non-muslim yang juga tercatat dalam sejarah.

Lantas mengapa belakangan ini Islam terasa semakin dipinggirkan. Bahkan semakin marak fenomena Islamo-phobia. Semakin marak narasi agar Islam di-moderatkan. Di-moderasi. Padahal Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 dalam Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ini semua terjadi?

Para Gawagis dan hadirin yang saya hormati,
Fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita belakangan ini karena kita sebagai bangsa sudah meninggalkan Pancasila sejak kita melakukan perubahan Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.

Dimana jika kita meminjam istilah Profesor Kaelan dari UGM, bahwa sejak saat itu, kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa.

Karena sangat jelas, Cita-Cita dan Tujuan Nasional yang terdapat di dalam Pembukaan serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal di dalam Konstitusi itu. Isi pasal-pasal UUD 2002 justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu: Liberalisme dan Individualisme.

Bahkan di masa Reformasi, tepatnya tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor. XVIII/MPR/1998 telah mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4, sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Ini artinya materi P4 yang merupakan penjabaran nilai-nilai dan butir-butir Pancasila di tataran fraksis dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm.  Karena fakta, nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-4 dan ke-5 sudah total kita tinggalkan.

Inilah pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut karena Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing”.

Karena kita harus waspada. Bahwa penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai atau non-militer. Yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari Ideologinya. Untuk kemudian dipecah belah persatuannya. Untuk kemudian dipengaruhi, dikuasai dan dikendalikan pikirannya. Agar tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri atau identitas, serta gagal dalam re-generasi untuk mencapai Cita-Cita dan Tujuan Nasional bangsa tersebut. 

Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan Orang Indonesia Asli akan dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu; Kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya. Dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya.

Karena Undang-Undang Dasar hasil perubahan tahun 2002 telah mengubah Pasal 6 naskah asli Unndang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada kalimat; ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’.

Jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka Anda semua tidak akan bisa apa-apa lagi. Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten, dan tidak mampu bersaing, karena Anda terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan.

Itulah yang diingatkan oleh Islam pentingnya memikirkan generasi masa depan. Agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang akan terpinggirkan. Dan lama-kelamaan akan menjadi generasi yang dihabisi. Seperti kaum Melayu di Singapura yang sekarang terpinggirkan.

Para Gawagis dan hadirin yang saya hormati,
Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah kita tinggalkan.

Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA Asli Sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro. Sistem yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam.

Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Dimana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap.

Sehingga sistem ini adalah sistem yang berkecukupan. Tanpa ada yang ditinggalkan. Dan sistem tersebut adalah sistem yang paling sesuai untuk negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini.

Karena sistem Demokrasi Pancasila bukanlah sistem Liberal di Barat. Bukan pula sistem Komunisme di Timur. Karena itu kita tidak menghadapkan wajah ke barat dan ke timur. Tetapi kita memiliki Sistem Tersendiri. Sistem yang paling sesuai dengan watak dasar dan jati diri bangsa Indonesia.

Oleh karena itu saya sekarang berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari.

Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter.

Saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk berpikir dalam kerangka Negarawan. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang darahnya meresap di bumi ini. Di tanah yang kita injak ini.

Marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm.

Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan. Agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah.

Marilah kita satukan tekad untuk mengakhiri polarisasi bangsa ini dengan kesadaran. Dengan kembali bergandengan tangan. Merajut masa depan dengan menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa ini telah diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam oleh Allah SWT.

Marilah kita letakkan ego kita masing-masing. Karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban.

Marilah kita hentikan kerusakan yang terjadi. Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara.

Dan Allah SWT tidak suka terhadap hamba-Nya yang melampaui batas. Semoga sifat Rahman dan Rahim Allah SWT menjadikan bangsa ini terhindar dari azab seperti yang ditimpakan kepada bangsa atau kaum terdahulu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk jalan yang lurus, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amiin yaa robbal alamiin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwomit Thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua DPD RI

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti