Senin, Mei 27, 2024

Pengantar Ketua DPD RI Audiensi DPP LKPASI

Loading

Jakarta, 9 Agustus 2023

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. 

Saya sampaikan terima kasih kepada DPP Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia, yang hari ini hadir dalam rangka audiensi dan penyampian aspirasi.

Sebelum saya memberi kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Ibu untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasi dalam pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya DPD RI dalam pemajuan dan pemihakan kepada kepentingan para Raja dan Sultan Nusantara, termasuk para pemangku adat di Nusantara.

DPD RI, khususnya saya selaku Ketua, telah melakukan kunjungan kerja ke 34 Provinsi di Indonesia. Dalam setiap kunjungan tersebut, secara khusus saya berusaha untuk menyempatkan diri mendatangi Kerajaan dan Kesultanan yang terdapat di wilayah tersebut. Untuk bersilaturahmi langsung dengan para Raja dan Sultan Nusantara.

Hal ini saya lakukan sebagai wujud konkret upaya penghargaan dari saya dan Lembaga ini kepada para Raja dan Sultan Nusantara, yang secara langsung, maupun tidak langsung telah ikut melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebelum Indonesia merdeka, di Nusantara ini telah ada negara-negara lama, dan bangsa-bangsa lama yang menghuni kepulauan Nusantara ini.

Itulah mengapa selalu saya sampaikan, bahwa negara yang besar, adalah negara yang menghargai sejarah kelahirannya. Termasuk sejarah kebudayaannya. Oleh karena itu, DPD RI terus mendorong DPR dan Pemerintah agar segera membahas dan memutuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-Undang.

Puncaknya adalah DPD RI, pada tanggal 23 Juni 2023 yang lalu, menjadi tuan rumah dalam acara Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara, dimana dalam Siltaruhami tersebut telah dihasilkan Tiga Tuntuntan Raja dan Sultan Nusantara. Dimana secara lengkap materi tuntutan tersebut kami sampaikan copy-nya kepada Yang Mulia Bapak Ibu di sini.

Berikutnya, perlu saya sampaikan di sini, bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara resmi, melalui keputusan Sidang Paripurna telah mengambil sikap untuk mengambil inisiatif sebagai lembaga yang menawarkan proposal kenegaraan untuk memperbaiki Sistem Bernegara Indonesia, dengan cara kembali menerapkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa, yang Disempurnakan dan Diperkuat.

Berikut saya bacakan petikan keputusan Sidang Paripurna DPD RI terkait hal tersebut secara utuh, sebagai berikut:

“Dengan menyadari adanya studi dan kajian akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan Konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kembali kepada Sistem Bernegara sesuai Rumusan Pendiri Bangsa seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian harus dilakukan penyempurnaan dan penguatan melalui Teknik Adendum Konstitusi. Dimana materi Adendum dimaksud akan disiapkan secara lebih mendalam sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI demi kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI.”

Demikian bunyi keputusan tersebut. Dimana DPD RI secara khusus akan menawarkan konsep dan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, yang meliputi 5 hal pokok. Yaitu:

1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang sufficient, dengan sistem tersendiri yang merupakan kedaulatan suatu bangsa.

2). Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non partisan. Selain dari anggota partai politik. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan political group saja. Tetapi juga secara utuh di redundancy juga oleh people representative. Sehingga anggota DPD RI, yang dipilih melalui Pemilu Legislatif, berada di kamar DPR RI sebagai anggota DPR dari unsur perseorangan.

3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme bottom up. Bukan appointed by president, seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang mengacu kepada kesejarahan negara-negara dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan Utusan Golongan bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia.

4). Memberikan ruang review dan pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga tercipta partisipasi publik yang utuh.

5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila.

Dengan penyempurnaan dan penguatan tersebut, DPD RI berharap Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai sistem yang identik dengan sistem yang dipraktekkan di era Orde Baru atau Orde Lama. Karena penyempurnaan dan penguatan tersebut adalah untuk memastikan praktek yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terjadi lagi.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilahkan kepada Yang Mulia Bapak Ibu untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasi yang akan disampaikan.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua DPD RI
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Foto Terkait

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi dari Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Aspirasi DPP LKPASI

Berita Foto Terkait

Video Terkait

Pidato Terkait