Madiun, 26 November 2023

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam persaudaran.

Yang saya hormati dan banggakan;
1. Ketua dan Anggota Dewan Pusat PSHT
2. Para Anggota Dewan Pembina Pusat PSHT
3. Ketua Umum dan Pengurus Pusat PSHT
4. Para Pejabat dan Kepala Forkopimda Kota Madiun
5. Ketua Perwakilan Pusat se-Indonesia
6. Para Ketua Cabang yang hadir
7. Dan seluruh Warga PSHT yang saya banggakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.

Hari ini kita semua, Warga PSHT yang hadir di sini, melalui Upacara Deklarasi Pemilu Damai, berkomitmen untuk memastikan Agenda Demokrasi di Indonesia, yang salah satunya ditandai dengan Pemilihan Umum dapat berlangsung dengan Damai, Luber dan Sukses.

Sudah menjadi kewajiban semua warga negara, untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik, dengan indikator sukses pemilu; yaitu adanya kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya, dan adanya ruang bagi peserta pemilu untuk berkompetisi dengan adil dan tanpa kecurangan.

Tentu Badan Pengawas Pemilu tidak akan mampu bekerja sendiri untuk memastikan pemilu berkualitas. Apalagi dengan sebaran jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 820 ribu lebih di seluruh Indonesia.

Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan untuk ikut mengawal dan terlibat aktif memastikan Pemilu dapat berlangsung dengan indikator sukses yang terukur, seperti saya sebutkan di atas. Tentu dengan berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing wilayah, sesuai tingkatan.

Bapak Ibu dan Warga PSHT yang saya banggakan,
Sebagai Ketua Dewan Pembina, saya hanya berpesan, agar Warga PSHT tidak terpecah belah hanya gara-gara perbedaan pilihan politik dalam Pemilu. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan pada saat Rapat Koordinasi di Surabaya beberapa waktu lalu, bahwa Warga PSHT sebaiknya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Artinya tidak terlibat dukung mendukung secara frontal, tetapi tetap aktif menggunakan hak pilihnya.

Karena polarisasi atau pembelahan bangsa ini masih saja terjadi, akibat Pemilihan Presiden Secara Langsung atau Pilpressung yang kita tempuh sejak Era Reformasi. Karena memang desain Pilpressung itu tidak cocok untuk bangsa Indonesia yang super majemuk dan negara kepulauan yang terpisah-pisah.

Pilpressung juga tidak cocok diterapkan di negara yang karakter bangsanya guyub dan komunal. Karena Pilpressung hanya cocok diterapkan di negara yang karakter bangsanya homogen dan individualistis serta materialistis pragmatis.

Karena itu, sejak Era Reformasi yang ditandai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia seolah berubah menjadi bangsa lain. Bangsa yang tercerabut dari akar budaya dan jati dirinya, menjadi bangsa yang semakin individual dan liberal serta materialistis pragmatis.

Padahal kita sebenarnya sudah punya sistem asli. Yaitu Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat. Yang nanti duduk di DPR RI. Sedangkan utusan-utusan lain, yaitu Utusan Golongan-Golongan dan Utusan Daerah, yang duduk di MPR RI, tidak dipilih melalui Pemilu, tetapi harus diutus dari bawah.

Mereka semua inilah, Anggota DPR, Anggota Utusan Golongan dan Anggota Utusan Daerah yang menjadi Penjelmaan Rakyat yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote. Mereka inilah yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, dan memilih Presiden untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat.

Tetapi karena praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang, dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal. 

Padahal seharusnya, saat Reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal ala barat.

Inilah yang sekarang sedang saya perjuangkan. Agar bangsa ini kembali ke Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, yang kita sempurnakan dan perkuat, agar penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.

Karena Pilpressung telah terbukti mengakibatkan Polarisasi di masyarakat, dan hal itu sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika.

Kita sempat menyaksikan ada sweeping bendera, kaos, persekusi forum diskusi, pembubaran atau pelarangan forum pertemuan dan lain sebagainya. Sampai hari ini, masih saja terjadi olok-olok antar kelompok, dengan sebutan-sebutan yang jelek. Padahal sudah sangat jelas, olok-olok dengan sebutan yang jelek, dilarang oleh Al-Quran.

Oleh karena itu, Warga PSHT jangan ikut terpecah belah atau terpolarisasi hanya gara-gara Pilpressung. Mari kita terus berupaya, agar bangsa ini membangun kesadaran kolektif untuk kembali kepada Pancasila. Kembali menerapkan Demokrasi Pancasila. Sehingga kedaulatan tetap di tangan rakyat.

Semoga Persaudaraan Setia Hati Terate memberi kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Dengan tetap menjaga persaudaraan sesama warga dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwomit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua DPD RI
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti