Jumat, Februari 3, 2023

Sambutan Ketua DPD RI Khoul ke 8 KH Abu Bakar Cholil Ponpes Metal Muslim Alhidayah

 371 total views

Pasuruan, 2 Januari 2023

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan; 

  1. Pengasuh Ponpes Metal Muslim Alhidayah, Kiai Haji Nurcholis Al Maulani

  2. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansah

  3. Al Mukarom Kiai Haji Said Agil Siradj

  4. Ibu Nyai Mutmainnah

  5. Bupati Pasuruan, Saudara Irsyad Yusuf

  6. Para Pejabat Forkompimda Kabupaten Pasuruan 

  7. Alumni dan Santri Ponpes Metal Muslim Alhidayah yang saya banggakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat. 

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.  

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wasohbihi aj’main.

Saya sampaikan terima kasih kepada Pengasuh Ponpes Metal Muslim Alhidayah, yang telah mengundang saya untuk menghadiri Majelis yang mulia ini, dalam acara Khoul ke-8 Kiai Haji Abu Bakar Cholil yang diselenggarakan pada hari ini. 

Bagi saya, Khoul terhadap Ulama-Ulama besar, penting untuk dilakukan, dan diteruskan. Karena dalam acara tersebut, selain sebagai pengingat dan pemberi inspirasi, juga menjadi pelecut bagi generasi penerus, bahwa kita adalah bangsa yang besar, karena kita memiliki banyak Ulama besar. Bahkan beberapa Ulama di negeri ini banyak yang termasuk dalam kategori Waliyullah.

Bapak Ibu dan Hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan situasi kebangsaan dan kenegaraan kita. Bangsa yang telah merdeka selama 77 tahun ini. Semakin dipenuhi paradoksal dan keganjilan di tengah-tengah kita. 

Karena segelintir orang, dapat menguasai dan menguras kekayaan alam Indonesia. Sementara ratusan juta rakyat hanya jadi penonton. Ketidakadilan inilah yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan struktural.

Ketidakadilan inilah yang membuat Oligarki Ekonomi semakin membesar dan menguat sejak era reformasi. Dan kemiskinan struktural tidak kunjung dapat diatasi oleh negara.  

Ketidakadilan itu terjadi karena Oligarki Ekonomi telah menyandera kekuasaan dengan kekuatan modal dan uang yang didapat dari pengerukan kekayaan alam negara ini. Karena fakta yang telah diteliti oleh banyak pemerhati dan akademisi, bahwa Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai lahirnya pemimpin nasional, akan menyandera kekuasaan untuk berpihak kepada kepentingan mereka. 

Jadi diskusi-diskusi tentang kesejahteraan rakyat tidak akan pernah berujung dan tidak akan dapat kita wujudkan di tataran fraksis. Karena memang Konstitusi negara ini sudah tidak berpihak ke sana. 

Seperti dikemukakan dalam hasil penelitian akademik Profesor Kaelan dari UGM, bahwa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 lalu, sudah tidak koheren dan sudah tidak menjabarkan lagi nilai-nilai Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. 

Malah sebaliknya, pasal-pasal baru tersebut justru menjabarkan ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme. Jadi Pancasila secara tidak langsung sudah ditinggalkan. 

Padahal salah satu tokoh dan ulama yang memiliki peran penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin pernah mengatakan; “Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab ! Umat Islam wajib membela Pancasila ! Karena ini sudah Mujma’ alaih, atau Konsesus para ulama !”   

Apa yang beliau katakan adalah benar. Karena sangat banyak dari para pendiri bangsa ini yang berlatar belakang ulama. Dan mereka bukan orang sembarangan. Jiwa dan pikiran luhur merekalah yang mengantarkan bangsa ini memilih sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. 

Tetapi hari ini sudah kita tinggalkan total. Kita memilih sistem demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar yang kapitalistik. 

Oleh karena itu, saya menawarkan Peta Jalan untuk mengembalikan Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dengan cara kita kembali ke Pancasila. Dengan cara kita kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan diubah total menjadi Konstitusi baru.    

Sehingga kita kembali kepada sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Yang merupakan sistem Syuro, dengan Lembaga Tertinggi Negara sebagai perwakilan dan penjelmaan seluruh rakyat. 

Karena di dalam Lembaga Tertinggi Negara terdapat bukan saja unsur dari Partai Politik. Tetapi juga unsur dari Daerah-Daerah dan unsur dari Golongan-Golongan. Sehingga ciri utama dari sistem Demokrasi Pancasila adalah semua terwakili, tidak ada yang ditinggalkan.  

Begitu pula dengan sistem Ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. 

Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama. Koperasi atau usaha rakyat. Lalu perusahaan negara. Kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing. 

Dengan posisi pembagian yang tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama.

Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib, sesuai konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita. 

Konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam. 

Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau Public Goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya harus dikuasai Negara. 

Bahkan dalam hadist Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya; “Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya.”

Jadi, jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh di komersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi. 

Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, 

Sebagai umat yang memiliki andil besar lahirnya bangsa dan negara ini, maka sudah seharusnya Umat Islam kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini.

Itulah mengapa saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk ini. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini. 

Kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter.

Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem Demokrasi dan Sistem Ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste dengan Sistem Demokrasi Liberal dan Sistem Ekonomi Pasar Bebas yang Kapitalistik. 

Sudah seharusnya Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Dan Indonesia bisa menjadi negara unggul. Negara yang menjadi harapan hidup penduduk bumi. Karena Indonesia sangat mungkin untuk menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penghasil Oksigen dunia melalui kekayaan Biodiversity hutan kita. Dan, Indonesia sangat bisa menjadi surga Pariwisata Alam terbaik di dunia.  

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk jalan yang lurus, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dan dengan memperbanyak Sholawat atas Nabi, saya yakin pertolongan Allah SWT akan selalu menyertai perjuangan kita. Aamiiin yaa robbal alamiin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwomit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.  

Ketua DPD RI   
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Foto Terkait

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Haul ke-8 KH Abu Bakar Cholil di Ponpes Metal Muslim Alhidayah

Berita Foto Terkait

Video Terkait

Pidato Terkait