Makassar, 23-26 November 2023

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan banggakan;
1. Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Doktor KH Muhammad Zaitun Rasmin beserta jajaran pengurus
2. Profesor Doktor Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014
3. Ketua Panitia Mukernas ke-XVI, Saudara Hamri Muin, MSi
4. Jajaran Pengurus Dewan Muslimah Wahdah Islamiyah
5. Dan Seluruh Pengurus Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri Wahdah Islamiyah, serta Peserta Mukernas yang saya banggakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. 

Saya memohon maaf, tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dikarenakan saya harus menghadiri agenda kenegaraan yang wajib saya ikuti.

Bapak Ibu dan Hadirin peserta Mukernas yang saya banggakan,
Musyawarah Kerja Nasional Wahdah Islamiyah ini sebenarnya adalah salah satu wujud dari nilai-nilai bangsa ini dalam bernegara, yang termaktub di dalam Pancasila. Yaitu Musyawarah. Karena memang bangsa ini adalah bangsa permusyawaratan.

Karena itu, sistem bernegara yang dirumuskan Para Pendiri Bangsa kita adalah sistem Syura. Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai tempat bagi Penjelmaan Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini. Karena memang pemilik kedaulatan negara ini adalah rakyat.

Inilah sistem asli Indonesia. Sistem Bernegara yang berazaskan Pancasila. Sistem yang dirancang dan disepakati para pendiri bangsa.

Karena itu, sudah sangat tepat apa yang disampaikan Ustadz Zaitun, bahwa musyawarah dalam Islam sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib. Karena musyawarah juga bisa menjadi ibadah, apabila didasarkan kepada kepentingan atau kemaslahatan umat.

Itulah mengapa para pendiri bangsa kita menggunakan kalimat; ‘Kerakyatan yang dipimpin para Hikmat Kebijaksanaan’. Karena memang mereka yang bermusyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini sejatinya haruslah para hikmat. Yaitu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan keilmuan.

Sehingga, MPR sebagai lembaga tertinggi tidak hanya dihuni oleh anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu Legislatif, tetapi juga dihuni oleh utusan dari golongan-golongan masyarakat dan unsur-unsur yang terkait dengan kesejarahan wilayah atau daerah.

Sehingga mereka yang berada di lembaga tertinggi negara itu benar-benar utuh dan lengkap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Untuk kemudian mereka bermusyawarah menentukan Haluan Negara sebagai wujud kehendak politik rakyat. Sekaligus memilih mandataris untuk melaksanakan Haluan Negara tersebut.

Sistem yang sangat sempurna itu akhirnya kita ganti dengan sistem bernegara ala barat yang individualis dan liberal, melalui Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

Hanya karena kita menganggap bahwa sistem rumusan pendiri bangsa itu identik dengan sistem Orde Baru. Padahal apa yang terjadi di era Orde Baru, bahkan Orde Lama, adalah praktek penyimpangan dari sistem bernegara rumusan asli dari para pendiri bangsa.

Akibatnya, sejak reformasi hingga hari ini bangsa ini semakin miskin negarawan. Tetapi dipenuhi dengan politisi yang hadir melalui industri pencitraan dan popularitas. Bangsa ini seolah menjadi bangsa lain. Semakin kehilangan jati diri, moral, adab dan etika.

Bahkan tuntutan Reformasi untuk penegakan hukum, pemberantasan KKN dan peningkatan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat, terasa semakin menjauh dan kabur.

Yang semakin kita rasakan justru sebaliknya. Bangsa ini semakin terpolarisasi dan terbelah. APBN dan APBD dikeluarkan besar-besaran hanya untuk pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah yang ditentukan oleh Partai Politik. Yang kemudian dipoles oleh lembaga survey dan media untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Bapak Ibu dan Hadirin peserta Mukernas yang saya banggakan,
Tema Mukernas Wahdah Islamiyah hari ini adalah “Meningkatkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju”, tentu hanya bisa dicapai bila bangsa ini bersatu padu untuk melahirkan tekad bersama.

Untuk melahirkan tekad bersama itu tentu membutuhkan kolaborasi dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat. Dan hal itu tidak akan pernah bisa kita lakukan melalui Sistem Perebutan Kekuasaan dengan cara Liberal yang membuat rakyat terbelah.

Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, kami di DPD RI melalui Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini, agar kita kembali menjalankan dan menerapkan Azas dan Sistem Bernegara Pancasila Sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat.

Penyempurnaan dan penguatan dengan memperhatikan amanat tuntutan Reformasi perlu dilakukan, untuk menjawab adanya anggapan bahwa sistem rumusan para pendiri bangsa kita identik dengan sistem era Orde Baru. Sehingga kami menawarkan penyempurnaan dan penguatan dengan melakukan amandemen dengan teknik adendum terhadap Undang-Undang Dasar naskah 18 Agustus 1945. Sehingga amandemen yang dilakukan tidak mengganti sistem bernegara Pancasila dengan sistem barat yang liberal dan kapitalistik.

Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial.

Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Wahdah Islamiyah yang konsisten memperjuangkan sikap Jalan Tengah, dengan tetap memperjuangkan Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara, sekaligus sebagai nilai-nilai yang berjalan seiring dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Semoga Mukernas ke XVI kali ini dapat menghasilkan program kerja yang tetap bermuara kepada kepentingan umat. Dan semoga ikhtiar kita untuk Umat dan untuk Indonesia yang lebih baik diridhoi oleh Allah SWT.

Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Musyawarah Kerja Nasional ke XVI Wahdah Islamiyah saya nyatakan dibuka.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua DPD RI
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti