Seru! Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuktikan dirinya dicintai serta didukung, oleh para Anggota DPD RI petahana ataupun yang baru terpilih karena keberhasilannya selama 5 tahun memimpin DPD RI.

Puluhan anggota DPD RI petahana yang kembali terpilih dan anggota DPD RI yang baru terpilih untuk masa bakti 2024-2029 bersepakat mengusung LaNyalla, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung sebagai Paket Pimpinan DPD RI masa bakti 2024-2029. 

Pernyataan sikap serta Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029 diselenggarakan di Telaga Senayan Restoran, Jakarta Pusat. Selain diisi dengan pembacaan pernyataan sikap dukungan, acara siang itu juga diisi dengan prosesi penandatangan dukungan dari para Anggota DPD RI masa bakti 2024-2029.

LaNyalla, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung, siap mengabdikan diri bersama seluruh Anggota DPD RI, untuk bersama-sama mewujudkan DPD RI yang Kuat dan Bermartabat serta memiliki peran yang lebih dari periode sebelumnya.

Lembaga DPD RI merupakan rumah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah. Oleh krena itu, LaNyalla para Senator untuk bersama-sama dalam satu semangat, satu irama, dan satu langkah, untuk semakin menunjukkan kepada Bangsa Indonesia, bahwa DPD RI, dengan segala keterbatasannya, terus berjuang memperjuangkan aspirasi daerah.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Try Sutrisno turut mendukung paket pimpinan ini. Hal senada disampaikan Ketua DPD RI ke-4 Oesman Sapta Odang yang mengatakan bahwa paket pimpinan DPD RI ini harus menjadi alat perjuangan daerah.

Dua Anggota terpilih Paul Finsen Mayor Manawir yang berasal dari Papua Barat serta Dinda Rembulan dari Bangka Belitung pun ikut menyampaikan testimoni terkait paket pimpinan ini serta sosok LaNyalla pada khususnya.

Perjuangan untuk mewujudkan DPD RI yang kuat dan bermartabat harus terus kita perjuangkan. Baik melalui perjuangan jangka pendek, dengan mengoptimalkan semua perangkat yang ada, yang telah diatur oleh Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Maupun perjuangan jangka panjang yang harus dilakukan melalui jalur Konstitusi.